Bandar Lampung, Sigerlink.com – Di tengah berbagai persoalan infrastruktur dan keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan dana mencapai Rp26,82 miliar untuk program pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut bukanlah jumlah yang kecil.
Namun pertanyaan yang mulai muncul di tengah masyarakat adalah sejauh mana uang rakyat itu benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi warga di daerah rawan bencana?
Berdasarkan data pengadaan yang dihimpun, BPBD Provinsi Lampung melaksanakan sedikitnya 63 paket pekerjaan dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari pembangunan fisik pengendali bencana, jasa konsultansi perencanaan, pengawasan, hingga pengadaan barang dan jasa pendukung lainnya.
Dari total anggaran yang mencapai Rp26,82 miliar tersebut, sekitar Rp21,87 miliar atau lebih dari 81 persen terserap untuk pekerjaan konstruksi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana diarahkan pada pembangunan fisik yang seharusnya dapat terlihat secara nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Beberapa paket dengan nilai terbesar di antaranya Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Tanggamus senilai Rp3,59 miliar, Pencegahan Bencana Longsor Kota Bandar Lampung sebesar Rp2,97 miliar, Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Pringsewu senilai Rp2,92 miliar, serta Pencegahan Bencana Sungai Kabupaten Pesawaran mencapai Rp2,90 miliar.
Jika ditotal, hanya empat paket tersebut saja telah menyerap lebih dari Rp12 miliar anggaran negara. Namun di balik besarnya angka tersebut, masyarakat masih bertanya-tanya mengenai ukuran keberhasilan yang digunakan pemerintah dalam menilai efektivitas program pencegahan bencana.
Sebab hingga kini berbagai wilayah di Lampung masih kerap menghadapi ancaman banjir, longsor, sedimentasi sungai, hingga kerusakan daerah aliran sungai yang belum sepenuhnya teratasi.
Yang menjadi perhatian, data pengadaan juga menunjukkan adanya sejumlah paket jasa konsultansi dan pengawasan yang tersebar di berbagai kegiatan.
Secara administratif hal tersebut memang lazim dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Akan tetapi publik berhak mengetahui seberapa besar kontribusi pekerjaan konsultansi tersebut terhadap kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan laporan realisasi anggaran atau dokumen administrasi yang menunjukkan proyek telah selesai dikerjakan.
Yang lebih penting adalah apakah proyek-proyek tersebut benar-benar mampu mengurangi titik rawan banjir, memperkuat tebing sungai yang rentan longsor, atau menekan potensi kerugian masyarakat saat musim hujan tiba.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai bahwa besarnya anggaran harus dibarengi dengan transparansi yang maksimal. Publik berhak mengetahui lokasi pekerjaan secara rinci, progres fisik proyek, spesifikasi teknis, hingga hasil evaluasi pascapelaksanaan.
“Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari serapan anggaran yang tinggi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah dampak nyata. Jika miliaran rupiah sudah dibelanjakan, maka harus ada indikator yang jelas mengenai penurunan risiko bencana dan manfaat yang dirasakan warga,” ujar seorang pengamat tata kelola pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar proyek masih berada dalam tahap pelaksanaan. Dari total 63 paket, sebanyak 32 paket masih berstatus pelaksanaan, 16 paket sedang berlangsung, dan hanya 15 paket yang telah selesai.
Situasi ini membuat publik semakin menaruh perhatian terhadap kualitas pengawasan yang dilakukan BPBD Provinsi Lampung. Pasalnya, proyek penanggulangan bencana bukan sekadar pekerjaan konstruksi biasa, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan perlindungan aset daerah dari ancaman bencana yang setiap tahun terus berulang.
Di tengah besarnya anggaran yang telah dikucurkan, masyarakat kini menunggu jawaban nyata dari lapangan. Apakah Rp26,82 miliar tersebut benar-benar mampu mengurangi risiko bencana di Lampung, ataukah hanya akan tercatat sebagai angka besar dalam laporan pengadaan tanpa perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat?
Transparansi, akuntabilitas, dan hasil yang terukur menjadi kunci agar setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk mitigasi bencana benar-benar memberikan manfaat bagi keselamatan warga.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan pada seberapa banyak masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana.(Red)
