Way Kanan – Sigerlink.com, Program strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah pusat dengan harapan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, justru menjadi sumber perselisihan panas di Desa Rebang Tinggi, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Alih-alih berjalan lancar dan menjadi contoh pembangunan yang baik, proyek pembangunan gedung KDMP di wilayah ini justru diwarnai gesekan tajam antara tim pelaksana pekerjaan dengan pihak pengawas yang ditunjuk, seorang anggota TNI anggota Babinsa berinisial N.
Di balik tembok bangunan yang masih setengah jadi, tersimpan kisah ketidakharmonisan yang mendalam. Para pekerja dan kepala tukang yang turun langsung ke lapangan, menyimpan kekecewaan besar yang sudah memuncak.
Pasalnya, pengawasan yang seharusnya berfungsi menjamin kualitas dan kemajuan proyek, justru dinilai menjadi penghambat karena dianggap tidak memahami teknis bangunan dan kerap membuat laporan yang jauh dari kenyataan sesungguhnya.
Salah satu momen yang paling menyisakan rasa sakit hati bagi para pekerja terjadi saat perayaan besar umat Islam, Hari Raya Idul Adha. Pada hari suci itu, seluruh aktivitas kerja memang dihentikan sesuai kesepakatan dan kebiasaan umum masyarakat.
Namun, apa yang dilakukan pengawas N justru dianggap tindakan yang tidak beretika. Ia datang ke lokasi sepi, mengambil gambar kondisi bangunan yang kosong melompong, lalu menjadikannya bahan laporan resmi kepada pihak Koramil dan Kepala Desa.
Laporan itu seolah-olah menggambarkan bahwa pekerjaan terhenti tanpa alasan jelas atau para pekerja bermalas-malasan, padahal itu adalah hari libur keagamaan.
“Kami sangat kecewa. Apa yang dilaporkan Pak N tidak sesuai fakta. Kami berhenti bekerja karena hari raya, itu hal yang wajar. Tapi dia malah memotret dan melaporkan seolah kami tidak bekerja sama sekali,” ungkap salah satu pekerja dengan nada geram, enggan disebutkan namanya karena takut balas dendam.
Masalah tidak berhenti di situ. Perbedaan pemahaman mengenai cara kerja pembangunan menjadi jurang pemisah yang semakin lebar. Pengawas N kerap mendesak agar lokasi pembangunan dipenuhi banyak pekerja, seolah-olah jumlah tenaga kerja adalah ukuran utama keberhasilan proyek. Namun, pandangan ini dibantah keras oleh Kepala Tukang yang memegang kendali teknis di lapangan.
Menurut Kepala Tukang, pembangunan gedung adalah proses bertahap yang memiliki urutan dan aturan teknis yang ketat. Pada tahap yang sedang dikerjakan saat itu, kehadiran banyak tenaga kerja justru tidak diperlukan dan hanya akan membuang uang negara secara percuma.
“Pak N ini sama sekali tidak paham soal bangunan. Bagaimana mungkin, saat atap gedung saja belum terpasang, dia sudah memaksa kami untuk memasang keramik lantai? Itu hal yang mustahil dan salah urutan besar-besaran. Kalau kami ikuti, bangunan ini pasti rusak dan sia-sia anggarannya,” cetus Kepala Tukang dengan nada kesal dan tak percaya.
Ia menilai desakan pengawas agar mempekerjakan banyak orang di saat yang tidak tepat adalah bentuk pemborosan anggaran yang disengaja. “Kalau kami ikuti kemauannya, uang habis tapi hasilnya tidak ada. Itu namanya main-main dengan uang rakyat,” tambahnya.
Di kalangan pekerja, beredar dugaan kuat mengapa pengawas N bersikap demikian. Mereka menduga, sikap keras dan sering menuding kesalahan pihak pekerja muncul karena keterbatasan kemampuan fisik maupun pengetahuan teknis dari pengawas itu sendiri.
“Kami curiga dia marah-marah dan sering cari kesalahan karena dia sendiri tidak mampu melakukan pekerjaan berat, seperti mengangkat besi, memindahkan material, atau hal teknis lainnya. Dia hanya bisa memerintah dan melapor, tapi tidak mengerti apa yang kami kerjakan,” ujar seorang pekerja lainnya.
Kondisi ini tentu membuat proses pembangunan menjadi tidak nyaman dan penuh tekanan. Keahlian para tukang yang seharusnya dihargai, justru dipertanyakan oleh pihak yang dianggap tidak memiliki dasar ilmu konstruksi sama sekali.
Melihat kondisi yang semakin runyam ini, Kepala Tukang menyampaikan harapan besar sekaligus teguran keras kepada pihak Koramil Banjit selaku instansi yang menugaskan personel tersebut. Ia meminta agar ke depannya, penunjukan pengawas proyek pembangunan tidak lagi dilakukan secara serampangan.
“Kami berharap Koramil Banjit menugaskan anggota yang benar-benar mengerti bidang pembangunan. Jangan kirim orang yang hanya bisa melihat dari jauh tapi tidak paham seluk-beluknya. Yang paling penting, pastikan petugas yang dikirim tidak punya kepentingan pribadi, apalagi berniat mencari keuntungan sendiri dari proyek ini. Kami ingin membangun untuk desa, bukan bertengkar karena pengawasan yang keliru,” tegasnya.
Polemik di Desa Rebang Tinggi ini menjadi cermin nyata bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada dana yang disalurkan, tetapi juga pada kualitas pengawasan dan pemahaman para petugas di lapangan. Jika kompetensi tidak dijadikan syarat utama, dikhawatirkan proyek strategis seperti KDMP justru akan menjadi masalah baru yang merugikan masyarakat luas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Koramil Banjit maupun Kepala Desa Rebang Tinggi terkait perselisihan yang terjadi di lokasi proyek tersebut.(***)
